Sleman Komparasi Pendidikan, Kesehatan di Balikpapan

BALIKPAPAN-Komisi D DPRD Kabupaten Sleman mendatangi kantor DPRD Balikpapan dalam rangka studi komparasi mengenai pengelolaan kesehatan dan pendidikan. Pertemuan berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Senin (26/3/2018).
Foto: Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan serahkan cinderamata (ay/jb)


Sedikitnya 30 anggota, dari rombongan DPRD Komisi D membidangi Kesejahteraan Masyarakat. Bertatap muka dengan anggota DPRD Balikpapan dan OPD (organisasi perangkat daerah) Balikpapan, menukar informasi mengenai tata kelola pendidikan dan kesehatan.  Pertemuan dipimpin Andi Arief Agung, komisi IV  DPRD Balikpapan, berlangsung komunikatif.

Beberapa pertanyaan disampaikan anggota Komisi D DPRD Kab. Sleman mengenai pengelolaan pendidikan dan kesehatan ditanggapi langsung instansi terkait dari staf Disdik (dinas pendidikan) dan staf DKK (dinas kesehatan kota Balikpapan).

Sekretaris Komisi D DPRD Kab. Sleman Arif Kurniawan mengatakan, terkait kunjungan kerja (kunker) dilakukan itu, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh tata kelola mengenai penanganan kesehatan dan pendidikan di Balikpapan. Studi komparasi dilakukan sebagai bahan perbandingan di daerahnya Sleman. 

Ia menilai, pemerintah Sleman memerlukan regulasi dan tatakelola yang baik khususnya, bidang kesehatan dan pendidikan. Penanganannya dinilai saat ini, belum berjalan maksimal. 

Adapun jumlah penduduk miskin Balikpapan berkisar sembilan persen dari jumlah penduduk sebanyak 1,6 juta. Dinilai presentasenya relatif rendah dibanding kabupaten Sleman, penduduk miskin mencapai 10,6 persen dari jumlah penduduk sebesar 1.2 juta jiwa. 

“Menurut hemat kami, pengelolaan penduduk miskin di Balikpapan dinilai bagus. Dikarenakan presentasenya tidak mencapai 10 persen dari jumlah penduduk. Sementara kami diatas 10 persen warga miskin dari jumlah penduduk yang ada,” ungkap Arif Kurniawan.

Adapun mengenai pengelolaan pendidikan di Balikpapan, pihaknyapun memberikan apresiasi. Keunggulan kota Balikpapan yang telah menerapkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang, pendidikan karakter dan lima hari kegiatan belajar mengajar. 
Foto: Arif Kurniawan (ay/jb)
Arif Kurniawan mengungkapkan, pengelolaan pendidikan di Balikpapan cukup bagus. Selain, menerapkan regulasi terbaru sistem pendidikanpun berjalan maksimal.

“Kami belum memberlakukan kegiatan belajar lima hari. Begitu juga dengan regulasi Permendikbud nomor 17 tahun 2017, hal inilah kami harus pelajari agar dunia pendidikan di kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” jelasnya.

Kendati demikian, Arif Kurniawan menegaskan dana operasional sekolah (BOS) tetap dijalankan, termasuk batuan BOS dari kabupaten. Bahkan, untuk tingkat SMA dan SMK sederajat meski telah diambil alih pihak provinsi. 

Pihaknya, tetap memberikan bantuan bagi mereka yang tidak memiliki kartu indonesia pintar (KIP). Sampai saat ini pemerintah kab. Sleman menyalurkan dana BOS Kabupaten mencapai 23 miliar, melalui program Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD).(ay)
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website