Forum Outlet Balikpapan, Menolak Kebijakan Kemenkominfo

BALIKPAPAN-Ratusan pemilik outlet voucher tergabung dalam forum outlet se-Balikpapan. Mendatangi kantor DPRD Balikpapan guna menyampaikan aksi penolakan terhadap kebijakan Kemenkominfo dengan 1 (satu) NIK (nomor induk keluarga) 3 (tiga) nomor sim card, Senin (2/4/2018).

Forum Outlet itu merupakan gabungan dari Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Selain pemilik outlet voucher ikut tergabung mitra bisnis yaitu counter penjualan HP (handphone).

Dalam orasi disampaikan, pihaknya menolak  pembatasan penggunaan satu kartu identitas (NIK) hanya dapat digunakan sampai tiga kartu sim pada handphone.

Juru Bicara forum outlet Balikpapan Faisal mengatakan, terdapat kekeliruan dalam pembatasan penggunaan NIK hanya bisa dipakai sampai tiga kartu sim saja. Kebiasaan konsumen atau pelanggan abis pakai, buang, sangat merugikan bagi penjual voucher.
Foto: Faisal (ay/jb)
“Kami akan menerima kebijakan itu, bila diberlakukan pada sim card untuk voice dan masengger. Sementara paket data menjadi kebiasaan pelanggan abis pakai buang, sangat merugikan penjual voucher,” ungkap Faisal. Kami tidak masalah dengan adanya registrasi, namun tidak setuju dengan kebijakan pembatasan satu NIK untuk tiga nomor sim card."

Senada dikatakan Heri, salah satu pemilik konter ikut tergabung dalam aksi itu, dengan pemberlakuan pembatasan tersebut, dirinya mengalami kerugian hingga 80 persen dari penjualan biasanya.

“Kami minta kebijakan tersebut, dihapus dan dikembalikan normal seperti biasa saja," harap  Heri, seorang peserta aksi dari Penajam kepada Jurnal Balikpapan.

Peserta aksi diterima Wakil Ketua I DPRD Balikpapan Thohari Azis, di dampingi Ketua Komisi II beserta anggota, menemui peserta aksi demo, DPRD Balikpapan diminta untuk menyikapi hal tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan, dari hasil dialog bersama maka pihaknya akan memfasilitasi keinginan tersebut, terhadap tuntutan mereka. Adapun kebijakan lain untuk melakukan perubahan aturan atau lainnya, adalah ranah Kemenkominfo.
Foto: Iwan Wahyudi (ay/jb)
“Dengan Permenkominfo nomor 21 tahun 2017, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Dinilai merugikan pelaku usaha counter. Voucher dengan masa aktif tidak berlaku lagi isi atau kuotanyapun tidak dapat digunakan. Hal itulah mereka merasa dirugikan,” pungkasnya.(fadli/*)

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website