Jaringan Advokat Lingkungan Hidup, Kawal Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Kamis, 12 April 2018

“Usut pembohongan publik kasus tumpahan minyak di teluk balikpapan”
BALIKPAPAN- Direktur Eksekutif Jaringan Advokat Lingkungan Hidup, Fathul Huda Wiyashadi, S.H. menyesalkan pernyataan saudara Subagio salah seorang dosen dan peneliti di Perguruan Tinggi STT MIGAS Balikpapan sebagaimana pemberitaan disalah satu media siber, Selasa (3/4/2018) lalu.

Fathul Huda menegaskan, sebelumnya Subagio menyatakan dan memastikan kalau tumpahan minyak yang terbakar di perairan Teluk Balikpapan, Sabtu (31/3/2018) lalu, bukanlah merupakan produk milik PT Pertamina.
Foto:Fathul Huda Wiyashadi (Fadli/jb)
Padahal, berdasarkan hasil konferensi pers Pertamina di Mapolda Kaltim yang dilaksanakan pada Tanggal 4 April 2018 melalui GM Pertamina RU V Togar MP dan GM RU VI Made Ade mengakui dan menyatakan, tumpahan minyak yang terbakar di perairan Teluk Balikpapan, merupakan produk milik PT Pertamina. Dan tumpahan minyak berasal dari pipa penyalur minyak mentah dari terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara.

Menurut Fathul Huda, tindakan Saudara Subagio tersebut, sangat prematur dan merupakan kebohongan kepada publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ia menambahkan, tindakannya itu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf (J) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan, setiap orang dilarang, ”memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusakin formasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar,”.
“Selain itu, kami juga sangat menyesalkan tindakan pihak kampus STT. MIGAS yang mengarahkan Ratusan Mahasiswa STT MIGAS Balikpapan untuk Membersihkan kawasan pantai di sekitar teluk Balikpapan yang tercemar  tumpahan minyak Pada tanggal 2 Maret 2018 tanpa alat pengaman,” ungkap Ketua JAL Balikpapan Fathul Huda.
Sebagaimana dilansir salah satu media siber tertanggal, 2 April 2018, padahal minyak tersebut merupakan limbah B3 yang masih mencemari wilayah pesisir pantai Balikpapan.
Sebagaimana diketahui bersama, bahan B3 sangatlah berbahaya dan mengancam kesehatan serta keselamatan.
Dalam press realess Fathul Huda Wiyashadi, S.H.,  Direktur Eksekutif Jaringan Advokat Lingkungan Hidup (JAL) menegaskan, terhadap tindakan tersebut, meminta pihak Kampus STT MIGAS dan Saudara Subagio untuk memberikan klarifikasi serta permintaan maaf kepada masyarakat Kota Balikpapan. Baik secara tertulis maupun secara lisan melalui media masaa cetak maupun elektronik terkait pernyataan yang tidak benar dan pengerahan Ratusan Mahasiswa STT MIGAS Balikpapan. untuk membersihkan kawasan pantai di sekitar teluk Balikpapan yang tercemar  Tumpahan Minyak Pada tanggal 2 Maret 2018 tanpa alat pengaman (safety).
“Setali tiga uang dengan yang disampaikan oleh Sdr. Subagio di atas, pihak  PT. Pertamina RU V selaku pemilik pipa minyak mentah yang bocor pada awalnya berusaha menutupi kesalahan dan melempar tanggungjawab, serta mengaku bahwa minyak yang tercecer di perairan teluk balikpapan bukalah berasal dari pipa miliknya”, beber Huda.
Fathul Huda melanjutkan, patut diduga, PT. Pertamina RU V telah mengetahui kejadian tersebut sejak awal, namun berusaha untuk menutupi sambil memperbaiki kondisi pipa yang bocor tersebut.
“Namun ketika upaya perbaikan gagal serta tuntutan massa yang sangat masif, sehingga PT. Pertamina RU V melalui General Manager terpaksa mengakui bahwa minyak yang telah meluas tersebut adalah miliknya dan segera melakukan penanganan terhadap minyak yang tercecer,” ungkapnya. 
Di samping  itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup atas kasus ini terkesan lambat dan kurang transparan, hingga saat ini pihak kepolisian urung menetapkan tersangka atas peristiwa yang diduga kuat melibatkan PT. Pertamina RU V Balikpapan.
“Jangan sampai penanganan kasus limbah minyak ini sama dengan kasus-kasus lingkungan lainnya di kawasan sekitar teluk balikpapan seperti penutupan sungai puda dan pengurukan mangrove di area KKT, temuan limbah B3 medis di kawasan pantai kemala, juga tidak menemui jalan terang dalam proses penangaannya,” tegas Huda.
Ia menegaskan, untuk itu penegak hukum dalam hal ini POLDA KALTIM dituntut untuk bekerja ekstra cepat guna mengungkap oknum yang bertanggung jawab atas peristiwa ini secara obyektif dan transparan sehingga penegakan hukum pidana atas kejahatan lingkungan hidup di teluk Balikpapan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.(Fadli/*)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website