Komisi I DPRD Balikpapan, Sidak Rudenim

BALIKPAPAN-Menjadi salah satu permasalahan di Kota Balikpapan yaitu RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) di Lamaru, Balikpapan. Anggota DPRD Komisi I bersama staf pemerintahan pemkot Balikpapan, Kodim 0905 Balikpapan, Camat Balikpapan Timur berserta Lurah Kelurahan Lamaru turut hadir mendampingi Komisi I DPRD Balikpapan.
Foto: Sabaruddin Wakil Ketua DPRD Balikpapan (fadli/jb)

Sedikitnya 149 penghuni Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Balikpapan dari beberapa warga negara asing

Seorang warga setempat Tono mengatakan, tahanan Imigrasi itu dinilai, membuat keonaraan serta keributan yang membuat warga setempat sangat resah dan gelisah. Apalagi saat malam hari sekitar  jam 23.00-jam 04.00 bahkan, tidak sekali atau dua kali keributan tersebut terjadi. Bahkan hampir setiap hari membuat keributan

“Kalau tidak percaya silahkan datang kesini pada saat jam itu," ungkap Tono.

Atas laporan tersebut, Komisi I DPRD Balikpapan mendatangi Rudenim di Lamaru untuk mengecek kebenaran tersebut, Senin (23/4/2018). Untuk mengetahui permasalahan sebanarnya.

"Rumah Detensi Imigrasi ini adalah bukan para tahanan tetapi ini adalah tempat tinggal sementara bagi mereka yang imigran yang tidak memiliki paspor. Bahkan, bermasalah di negaranya, namun dengan aksinyalah yang menganggap dirinya sebagai tahanan.", ulas Muhammad Irham Anwar Kepala Rudenim.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, penghuni Rudenim bukan status tahanan atau kasus kriminal dan bukan lembaga kejahatan melainkan mereka berada di Rudenim untuk mencari suaka. 

“Maka  dengan ini kita harus banyak melihat dari aspek kemanusiaannya. Harapan kami kita coba formulasikan dan mencari solusi sampai dimana dia bertahan di Rudenim. Selama 4 (empat) tahun mereka mendiami Rudenim, sehingga ada rasa setres,” ungkapnya.
Foto: Komisi I DPRD Balikpapan (fadli/jb)
“Masalah itu. kami akan merapatkan barisan bersama pemerintahan kota, eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk bersama-sama membahasnya. Harapannya mereka dapat di deportasi semua tetapi, pertanyaannya siapa yang membiayai,” tutur Sabaruddin.

"Sebenarnya hal ini bukan tugas Imigrasi tetapi, ini tugas Kemenkomham. Itu hanya sifatnya dititipan, kalau sampai 4 (empat) tahun kan menjadi pertanyaan kami. Sejauhmana, coba melakukan penyidikan dan penyelidikan kalau memang melakukan kejahatan, silahkan dipenjarakan. Tapi, kalau mencari suaka kemanusiaan, ya kita akan mencari formulasinya kita kontak negaranya, mau diapakan,” jelasnya.  

Ia menambahkan, beberapa dari mereka ada yang ingin kembali ke negaranya tetapi 99% tidak ingin kembali. Tetapi, ingin mencari suaka atau kebebasan. Belum diketahui negara mana saja ingin memberikan hak suaka. 

“Dalam waktu dekat ini kami sudah sepakat baik excekutif dan legislatif bahkan dari Redim ke Imigrasian memformulasikan ini, karena masyarakat sekitar juga merasa terganggu," tandasnya.(fadli)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website