Kunker Kabupaten Tabalong, Tentang LKPJ

 Kamis, 12 April 2018

BALIKPAPAN-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, Zaenal Elmy mengatakan, kunjunganya ke Balikpapan sebagai studi banding mengenai mekanisme pengelolaan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), pemerintah daerah terhadap badan legislatif setempat, di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Kamis (12/4/2018).
Foto: Ida Prahastuty serahkan cindramata ke Kab. Tabalong (ay/jb)
Menurut Zaenal Elmy juga selaku Ketua rombongan dalam kunjungan i, studi itu juga dilakukan dalam rangka pembahasan pansus RKPJ 2017, untuk Kabupaten Tabalong LKPJ tersebut telah disampaikan, oleh Plt. Bupati Kabupaten tabalong, Kalimantan Selatan.

“Sekarang ini, lagi memasuki tahapan pembahasan LKPJ. Sebelumnya DPRD Tabalong juga telah membuat pansus (panitia khusus), pembentukannya disesuaikan dengan komisi yang ada di DPRD Tabalong, dan saat ini terdapat tiga komisi,” ungkap Elmy.

“Dalam pembentukan itu juga anggota yang terlibat dalam komisi termasuk dalam pansus.” jelasnya.
Hal itu dinilai, terdapat perbedaan dengan Kota Balikpapan, pembuatan pansus dilakukan adalah dari perwakilan fraksi dan jumlahnya dari komisi yang terbanyak.
Foto: Elmy (kanan) dan H. Maksum (ay/jb)
Selanjutnya, dari sisi pembahasan, DPRD berhak melakukan pemanggilan dan menghadirkan SKPD terkait.

“Setelah kami melihat tadi, bahwa pansus itu juga bisa menghadirkan SKPD terkait. Sebelumnya, kami telah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum. Namun, hal itu belum dapat dilakukan dikarenakan hal internal, tidak boleh dilakukan pemanggilan. Maka hal itu, kami akan perdalam lagi dikarenakan ada aturan yang mengatur hal tersebut,” pungkas Elmy didampingi H. Maksum Dahlan Wakil Ketua Komisi I Pemerintahan dan Kesra, DPRD Kabupaten Tabalong.

Adapun yang menerima rombongan kunker DPRD  Kabupaten Tabalong, Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan Ida Prahastuty.

Dalam pertemuan itu, Ida mengatakan, mengenai LKPJ memang diperlukan koordinasi yang kuat antar semua bagian di DPRD agar dalam pembahasan dan tanggapan itu dapat berjalan maksimal.

Pihaknya juga menyampaikan dengan pengalamannya di DPRD Balikpapan sekira sepuluh tahun dengan dua periode tersebut. Pembentukan pansus dan pemanggilan instansi terkait oleh dewan adalah sebuah proses tanggung jawab DPRD Balikpapan sebagai lembaga pengawasan.(ay)  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website