Kemenkominfo, Sosialisasikan UU ITE

Rabu, 9 Mei 2019
BALIKPAPAN-Banyaknya pelanggaran berkaitan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE.  Adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Pelanggaran itu banyak terjadi pada pasal 27 ayat 3, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik.
Foto: Henri Subianto (fadli/jb)
Pasal tersebut, paling sering dipakai orang untuk menahan atau memolisikan orang lain. Tapi setelah direvisi oleh Presiden Jokowi. Hukuman pada pasal tersebut, turun sebelumnya enam tahun. Apabila diatas lima tahun berarti bisa dipakai untuk menahan orang, jaksa dapat menahan. Tetapi, saat ini pasal itu menjadi empat tahun, tidak bisa dipakai untuk menahan, harus diadili terlebih dahulu, baru dilakukan pidana, demikian dikatakan Henri Subianto Staf Ahli Kemenkominfo Bidang Hukum, dalam sosialisasi UU ITE di Aula Pemkot Balikpapan, Senin (7/5/2018). 

"Setelah pasal 27 ayat 3 jarang dipakai, sekarang yang dipakai pasal 28 ayat 2 yaitu, penyebaran peluasan informasi, menimbulkan rasa kebencian, terutama terkait dengan politik, kebencian antar golongan. Politik bisa dimasukan pasal itu memakai, pasal 28 ayat 2, dan ini dinilai, cukup banyak yang melandasi kasus-kasus di pengadilan, ungkap Henri.

Menurutnya,  UU ITE itu, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional negara. UU ITE juga tidak membatasi  kebebasan berpendapat cuma UU ITE melarang orang memfitnah atau pencemaran nama baik. Selain itu, UU ITE melarang orang untuk membenci atau memusuhi seperti, mengajak orang lain untuk membenci, dan memusuhi, hal itu termaktub dalam pasal 28 ayat 2.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena, Kominfo melakukan sosialisasi supaya lebih memahami UU tersebut.

Termasuk, berfungsi sebagai perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya, perangkat pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
Penulis Fadli
Editor: A. yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website