Perlunya Fasilitas Layak Huni Bagi Masyarakat Pasca Relokasi

Senin, 23 Juli 218
BALIKPAPAN-Fasilitas layak huni bagi masyarakat pasca relokasi bagi pemerintah kota, baik relokasi kebakaran, korban penggusuran maupun kondisi sosial lainnya. Hal ini menjadi pembahasan penting dalamnforum group discussion (FGD) Komisi III DPRD Balikpapan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang di Platinum Hotel, Senin (23/7/2018).

Ketua komisi IV DPRD Balikpapan Nazaruddin mengatakan, forum diskusi ini, sebuah kajian DPRD Balikpapan pentingnya fasilitas layak huni bagi setiap masyarakat.
Foto: Ketut Astana. (Yani/jb)
 
"Makanya kami libatkan semua pihak dalam diskukusi baik dari OPD pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat lainnya," ungkapnya.

Demikian halnya disampaikan Kepala Penataan dan Pemukiman Kota Balikpapan Ketut Astana, kajian ini merupakan agenda DPRD Balikpapan untuk melakukan sebuah kajian berkaitan dengan fasilitas layak bagi masyarakat setelah dilakukan relokasi.

"Ini sifatnya masih kajian. Tentunya, jika dilakukan relokasi tidak bertentangan dengan aturan yang ada," ungkapnya.
Foto: Peserta Discussion.(yani/jb)
Ia mencontohkan, korban kebakaran Klandasan belakang pemkot beberapa waktu lalu. Bila dilakukan relokasi bagi pemerintah diperlukan status tanah yang jelas serta aturan lainya. Terpenting bagi korban dapat menerima, baru dilakukan tahapan pembangunan.

Contoh lain, tambahnya, korban dampak penggusuran pelebaran jalan. Yang biasa dilakukan hanya melakukan ganti rugi saja, semestinya lebih dari itu dilakukan pemberian fasilitas layak huni bagi bersangkutan. 

Termasuk sebuah kawasan padat juga dipandang perlu dilakukan pembangunan fasilitas layak huni bagi masyarakat. Bisa dalam bentuk pembangunan rusun berbayar atau lainnya.
Penulis: Ahmad yani
Editor: Redaksi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website