Perlunya Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Jumat, 13 Juli 2018
BALIKPAPAN-Kajian Focus Gruop Discussion (FGD) gelaran Komisi IV DPRD Balikpapan, dilaksanakan di Hotel Platinum, Kamis (12/7/2018). Terungkap, Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota tertinggi tingkat kekerasan terhadap Perempuan.
Foto: Mieke Henny (fadli/jb)
Oleh sebab itu DPRD Balikpapan melalui Komisi IV menggelar FGD bersama Universitas Brawijaya Malang, dengan melibatkan tokoh masyarakat dqn lembaga lain untuk secara beraama-sama mencari solusi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Seorang narasumber FHD, ahli pakar kejiwaan dari Universitas Brawijaya Malang Abdullah Said mengatakan, salah satu penyebab kekerasan kepada Perempuan adalah rumah tangga. Karena pendidikan dalam rumah tangga adalah Basic atau utama dalam rumah tangga.

"Pendidikan dalam rumah tangga sangat penting. Kalau terdidik akan lebih mudah mengatur generasi selanjutnya. Bisa dengan akhlak, kalau Islam dengan Akidahya. Kebanyakan sekarangkan tidak ada pendidikan, pendidikan bagi mereka cuma di luar rumah tangga. Sehingga itulah salah satu penyebab kekerasan terhadap Perempuan," ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPR Balikpapan Meike Heny mengatakan, adapun hasil data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMP2KB)  Kota Balikpapan. Mencatat pada 2012 kasus kekerasan 36, Meningkat menjadi 38 kasus di 2013. Lalu pada 2014 meningkat lagi menjadi 67 kasus, dan pada 2015 mencapai 114 kasus. 

Kemudian di 2016 meningkat tajam 127 kasus. Selain itu mei 2017, kasus kekerasan pada perempuan dan anak sudah mencapai 44 kasus. 

"Upaya kami bersama pemerintah Kota Balikpapan, dengan jumlah yang sangat tinggi itu. Untuk Bekerja sama menyelesaikan jumlah kekerasan terhadap Perempuan salah satunya melalui kerjasama penguatan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam upaya perlindungan hak perempuan serta terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah," tambahnya.

Salah satu, menjadi hambatan dalam perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan di Kota Balikpapan. Yaitu, Belum adanya Gender Budgeting, Kurangnya sosialisasi pemahaman masyarakat tentang fungsi P2TP2A, Kurang kuatnya sisi regulasi dari setiap diri masyarakat. 

"Semoga dengan pembahasan di FGD ini, dapat menjadi solusi dan PR kita kedepan. Minimal bisa menimalisir angka kekerasan terhadap Perempuan khususnya," tandas Mieke.
Penulis: Fadli
Editor: Ahmad yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website