Diduga Aset Pemkot Balikpapan, Dikuasai Pengusaha

Senin, 04 Maret 2019
BALIKPAPAN-Adanya Pembangunan ruko di kawasan Jalan MT Haryono RT 37, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, menimbulkan tanda tanya masyarakat kota Balikpapan.

Adanya kejanggalan dalam pembangunan ruko tersebut karena terdapat plang bertuliskan "pembangunan telah melanggar Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung."
Pemerhati Lingkungan dan Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan, Heri Soenaryo mengatakan, pelanggaran dalam bangunan tersebut,  tidak ditulis dalam plang tersebut, tidak dijelaskan kesalahan yang dilanggar pada pasal apa. Terlebih aktivitas pembangunan
terus berjalan.

Heri menegaskan, ada beberapa sangsi didalam perda No. 3/2016 tentang, bangunan gedung, tersebut.

"Diantaranya, pada tahap konstruksi didalam perda tersebut memuat beberapa sangsi,  Pasal 179
ayat (2) menyebutkan bahwa, Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan," tegas Heri.

"Pada ayat (3) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 14 (empat belas) hari kalender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB Gedung," ungkapnya.

Heri kembali menjelaskan, pada pasal 179 ayat (4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB Gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Ia menambahkan, pada pasal 179 ayat (5) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
Poto: Heri Soenaryo
"Ayat (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan," katanya.

Ia menguraikan, ayat  (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

Selanjutnya, didalam perda No 3/2016 ini juga memuat sangsi pidana, Sehingga harusnya diperjelas oleh pemerintah selaku regulator saat memasang plang pasal apa yg dilanggar oleh pemilik bagunan sehingga masyarakat dapat menjalankan perannya untuk mengontrol atau melakukan proses pengawasan yg kemudian dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota, sebagaimana yg tertuang didalam perda No 3/2016 tentang Pembangunan Gedung tersebut.

Terlebih ada informasi yang disampaikan masyarakat setempat, Bapak Malik, suami Ketua RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia. Aktivitas pembangunan ruko-ruko tersebut dibangun di atas lahan yang diduga milik pemkot. Sehingga, menjadi penting untuk mengkroscek ulang kepemilikan lahan tersebut.

Heri kembali menegaskan, apabila lahan tersebut benar merupakan lahan pemkot maka pemerintah kota harus mempertanggung jawabkan hal tersebut.

"Jika benar lahan tersebut masuk dalam inventarisir aset pemkot maka patut diduga ada oknum pejabat yg dengan sengaja membiarkan lahan tersebut dikuasai orang lain terlebih sudah ada informasi dari masyarakat," pungkasnya.

Ia juga meminta, agar DPRD Balikpapan melakukan sidak kembali, untuk memastikan keberadaan lahan telah dibangun tersebut.

Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website