Komisi III Tinjau, Penghentian Pekerjaan Ruko Dua Lantai di MT. Haryono

Sabtu, 9 Maret 2019
Terkait penghentian pembangunan ruko dua lantai di Jl. MT. Haryono, akibat proses hukum atas tanah tersebut, masih berstatus perkara di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
Poto: Bangunan lantai II di Jl. MT. Haryono
BALIKPAPAN-Sidak Komisi III DPRD Balikpapan di lokasi pembangunan ruko berlantai II di jalan MT Haryono, samping warung Kepala Kakap Joni, Balikpapan. Peninjauan ini dilakukan dikarenakan adanya kejanggalan dalam kepemilikan sertifikat pemilik atas lahan tersebut. 
Ketua Komisi III Nazaruddin mengatakan, status lahan yang masih dalam perkara perlu dilakukan verifikasi, hingga statusnya berhukum tetap. 
Adanya penghentian pembangunan atas ruko II lantai melalui, wali kota pada 27 Februari lalu. Dikarenakan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) dalam proses PTUN. Sementara pemilik lahan dan bangunan Johan Tantrin mengklarifikasi. HGB itu berdiri bukan diatas lahan yang sertifikatnya dalam proses PTUN. Pasalnya, adanya penerbitan sertifikat baru, atas lahan tersebut, dan memenuhi syarat administrasi. 
Nazaruddin menilai, perlu dilakukan klarifikasi, agar pihak pemilik tidak dirugikan demikian juga pemerintah kota harus mengambil tindakan. Hingga, status hukum atas tanah tersebut sudah jelas. 
Sementara Kabid Wasdal Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan Neni menjelaskan, pemkot telah melakukan penghentian aktivitas pembangunan ruko ini. Karena masih meminta klarifikasi dari pemilik agar melakukan pengembalian batas bangunan yang menggunakan HGB nomor 1212.
“Adapun bangunan saat ini berdiri berdasarkan IMB 157 berdasarkan HGB 1212. Dimana HGB 1212 itu tidak termasuk dari tiga HGB yang diproses PTUN (Tiga HGB dan dua IMB. Yakni, HGB nomor 1129 dan 1130 dan 1184 dan IMB 163 dan 167).
"Atas dasar tersebut, pihak DPPR melakukan rapat internal diputuskan agar pemilik dapat membuktikan IMB berada dilokasi bangunan. Dengan HGB 163 atau 167, maka pemilik Johan Tamrin harus melakukan pengembalian batas atas HGB 1212 yang menurutnya sebagai dasar penerbitan 1212,” jelas Neni. 
Tinjaun Komisi III DPRD Balikpapan ini juga dihadiri anggota, H.Baharuddin Dg Lalla, Rustam, SE dan Jhony NG serta Kadis DPPR Fahruddin Hamami, Camat Balikpapan Kota Asfiansyah, Jumat (8/3/2019).
Menurutnya, pemkot belum bisa mengambil tindakan lebih jauh seperti, pembongkaran. Karena masih menunggu klarifikasi pengembalian batas oleh pemilik. "Kami juga akan membahasnya kembali, Senin (11/3/2019)  mengenai hal ini, bersama walikota," ungkap Neni. 
Dia mengungkapkan, masa dua tahun ini sejak 2016 hingga sekarang, pemilik Johan Tamrin belum juga melakukan pengembalian batas. Akhirnya, bangunan kita biarkan dulu.
“Tapi beberapa hari lalu ada gerakan pembangunan, maka kami membuat surat kepada Johan tamrin. Untuk tidak beraktivitas sampai selesai melakukan pengembalian batas. Jadi, tempo hari disegel untuk tidak melakukan aktivitas. Bukan dibongkar karena masih klarifikasi,” jelasnya.
Sisi lain, pihak Johan telah memindahkan kepemilikan kepada Alaxender Wiliam. Namun, menurut Neni pemkot tetap berurusan dengan Johan karena belum adanya balik nama sertifikat.
“Sehingga hubungan hukum bangunan ini masih tetap ke Johan Tamrin karena belum balik nama sertifikat,” tandasnya.
Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website