Rekomendasi Tidak Diindahkan, Fraksi Hanura Akan Bentuk Pansus

Senin, 11 Maret 2019
BALIKPAPAN-Terkait banyak pelanggaran dilakukan pihak developer dalam pembangunan perumahan, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Nazaruddin. Merasa kecewa dengan sikap pemerintah kota Balikpapan, mengabaikan rekomendasi hasil sidak beberapa waktu di sejumlah pengembang perumahan, dinilai banyak melanggar aturan.
Poto: Nazaruddin (ay/jb) 

Kindisi tersebut, mendorong Fraksi Hanura, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah Perizinan. 

Nazaruddin mengatakan, banyaknya dugaan pelanggaran perizinan dapat melibatkan OPD terkait, maupun oknum warga. 

Kondisi ini banyak ditemukan anggota DPRD, khususnya Komisi III DPRD Balikpapan, saat inspeksi mendadak (sidak) lapangan ke beberapa pengembang atau developer di Balikpapan.

Nazaruddin juga selaku Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Balikpapan, Nazaruddin meminta kepada Pemkot Balikpapan agar bersikap tegas terhadap para pengembang yang melanggar perizinan yang tidak sesuai peraturan daerah (perda),  Senin (11/3/2019). 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat perizinan yang dikeluarkan instansi terkait saling tumpang tindih, demikian dijelaskan Nazaruddin dan diamini anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Baharuddin Daeng Lalla.
Poto: H. Baharuddin Daeng Lalla (ay/jb) 

“Sikap saling menyalahkan antar OPD sering terjadi. Hal ini menandakan tidak adanya sinkronisasi antara instansi dalam penerbitan perizinan. Secara tegas kami sampaikan, segera membentuk pansus masalah perizinan, demi pembangunan di Balikpapan semakin baik,” tandas Nazar. 

Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website