Arogansi Oknum Satpol Terhadap PKL Lapangan Merdeka

Senin, 15 April 2019
BALIKPAPAN-Menyusul hari libur nasional, Jumat (19/04/2019), diatur dalam SK Walikota Balikpapan,  nomor: 188.45-431/2015 tentang penempatan sementara PKL Lapangan Merdeka, kota Balikpapan. Sebagaimana dalam Poin kedua huruf C nomor: 3 bahwa, hari-hari libur nasional selain hari Sabtu dan Minggu, dengan ketentuan PKL mengajukan permohonan izin secara kolektif kepada pemkot melalui Satpol PP.
Ilustrasi
Ketentuan berjualan diluar hari Sabtu dan Minggu, diatur dalam SK Walikota tersebut. Sementara,  pihak oknum Satpol PP kota Balikpapan, tidak memahami SK tersebut. Dengan cara menolak surat PKL terkait, permohonan berjualan pada hari Jumat, (15/04/2019).

Bahkan, oknum Satpol PP selaku komandan lapangan wilayah Balikpapan Kota, secara terang menolak surat permohonan berjualan, tanpa koordinasi atasan.

Kearogansianyapun, seakan tidak menghargai SK walikota Balikpapan. Pihaknya juga melecehkan pengurus dengan mengatakan Lapangan Merdeka tanpa kepengurusan.

Sementara jelas, kepengurusan PKL Lapangan Merdeka diatur dalam SK walikota Balikpapan. Sikap oknum Satpol PP sangat disayangkan, tidak menghargai SK Walikota dan GM Pertamina selaku pemegang aset, telah diatur dalam kesepakatan bersama dalam SK Walikota Balikpapan.

Sekretaris PKL Lapangan Merdeka, Yudhi Djoharuddin mengatakan, saat membawa surat permohonan berjualan hari libur, Jumat (15/04/2019), Suprapto selaku komandan lapangan wilayah Balikpapan Kota, menolak surat tersebut.

"Dia katakan, tidak bisa berjualan, dan tidak mau menerima surat permohonan, dan mengatakan tidak ada pengurus di lapangan merdeka," terang Yudhi.

"Ia katakan, kalau ada surat dari Pertamina baru kami bolehkan, berjualan," ucap Yudhi.

Kejadian ini, di kantor Satpol PP Klandasan Ulu, Senin (15/04/2019), sekira pukul 11.40 wita.

Ketua PKL Lapangan Merdeka, Ahmad Yani menilai, oknum Satpol tersebut, tidak paham dan gagal paham tentang organisasi. Dan buta baca SK walikota telah diatur didalamnya.

Menurutnya, keputusan dan langkah diambil oknum Satpol PP tersebut, hanya sepihak tanpa koordinasi dengan atasan.

"Bagaimana mungkin dia lancang menolak surat kami, sementara surat tembusan, ke walikota dan GM Pertamina, juga kami sampaikan," tegas Yani.

"Jika demikian oknum tersebut, tidak menghargai SK walikota, telah mengatur PKL, dan gagal paham tentang aturan, jelas arogansi, dan sentimen dilakukanya," pungkas Ahmad Yani.

Penulis: Redaksi


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website