Disdikbud Balikpapan, Dapat Jatah Rp 23,5 Miliar dari DAK

Selasa, 07 Mei 2019
BALIKPAPAN-Besarnya anggaran Rp 23,5 miliar, didapatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dari pemerintah pusat.
Kadisdikbud Balikpapan
Ir. Muhaimin

Besaran anggaran tersebut, memancing DPRD Balikpapan, melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat). Komisi IV DPRD Balikpapan, melaksanakan hearing (rapat dengar pendapat) dengan Disdikbub Balikpapan, di ruang rapat gabungan komisi, Selasa (07/05/2019). 
Kadisdikbud Balikpapan Ir. Muhaimin mengatakan, pelaksanaan DAK diatur dalam perpres dan permendikbud dengan tiga cara. Yakni, lewat swakelola, lelang dan e-katalog. 
Sehingga, alokasi anggaran dengan pengadaan dapat dilakukan e-katalog atau lelang, untuk pengerjaan fisik dilakukan dengan swakelola. 
"Tentu, memberikan proses pemberdayaan, pihak sekolah bertanggung jawab, proses rehab dan pembangunan yang ada di sekolah," jelas Muhaimin. 
Menurutnya, pihak sekolah dapat melaksanakan perbaikan sekolah melalui swakelolah. Pihaknya, tidak mempermasalahkan jika fungsi kontrol Komisi IV DPRD Balikpapan, memaksimalkan dalam pengawasan ini. 
"Komisi IV bermitra kerja dengan Disdikbud. Disdikbud dibawahnya ada kepala sekolah. Selanjutnta, kepala sekolah membentuk P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), hirarkinya seperti itu," ungkap Muhaimin Kadisdikbub Balikpapan. 
Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), akan bertanggung jawab ke-Kepala Sekolah, kemudian Kepala Sekolah bertanggung jawab ke-Kepala Dinas. Dinilai tingkat pengawasanya berlapis.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan
Mieke Henny
Namun, jika semangatnya sama, untuk melakukan pengawasan, pihak Kadisdikbud Balikpapan, tidak mempermasalahkan. Jika, pengawasan dilakukan ditingkat sekolah-sekolah selaku pengguna anggaran. 
Selanjutnya, bantuan DAK dari pemerintah pusat sebesar Rp 23,5 miliar terdiri dari Rp 19,5 miliar dikerjakan secara swakelola, Rp 2,5 miliar melalui e-katalog serta Rp 615,7 juta melalui lelang. Akan tersebar, disejumlah sekolah PAUD, SD dan SMPN. 
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Mieke Henny menegaskan, besarnya dana DAK yang didapatkan Disdikbud Balikpapan, diperlukan maksimalisasi anggaran dan pengawasan semua pihak. 
"Pengawasan ini harus betul-betul dilaksanakan, baik pihak legislatif maupun masyarakat luas,' ungkapnya. 
Ia kembali menegaskan, penggunaan anggaran, khususnya pihak sekolah sebagai pengguna anggaran. Diperlukan pengawasan yang lebih ekstra. 
Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website