Komisi I DPRD Balikpapan, Perjelas Izin Prinsip di BPMP2T

Kamis, 23 Mei 2019
BALIKPAPAN-Terkait maraknya tumpang tindih izin prinsip, dikalangan pengusaha. Khususnya, pengembang perumahan. Meminta Komisi II DPRD Balikpapan, melaksanakan sidak ke Kantor BPMP2T (Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu) , Kamis (23/05/2019).
Faisal Tola
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Faisal Tola menegaskan, banyaknya permasalahan timbul setelah penerbitan izin prinsip. Membuat Komisi I DPRD Balikpapan, meminta penjelasan kepihak BPMP2T Balikpapan.

"Kami menjadi beban, dikarenakan banyaknya laporan yang masuk berkaitan dengan, tumpang tindihnya izin prinsip bagi pengusaha," ungkap Faisal Tola.

"Adanya permasalahan ini terkait, kepemilikan surat tanah yang ganda. Seperti, IMTN, Segel ataupun sertifikat," katanya.

Ia berharap, setelah penerbitan prinsip mestinya, tidak adalagi permasalahan atas objek atau lahan tersebut. Namun, yang terjadi saat ini, permasalahan timbul usai penerbitan izin prinsip. Dikarenakan adanya kepemilikan surat atas objek yang ganda.

Sementara, Kepala BPMP2T Balikpapan Drs. Elvin Junaidi. Ia mengatakan, penerbitan izin prinsip, bukanlah bukti kepemilikan atas objek atau lahan.
Drs. Elvin Junaidi
Kepala BPMP2T Balikpapan
Menurutnya, izi prinsip hanyalah sebagai bukti, kesesuain tata ruang, sebagai kelanjutan kepengurusan izin lokasi, peruntukan lahan.

Meski demikian, penerbitan prinsip bisa saja ditangguhkan disaat ada sanggahan. Termasuk, jangka waktu izin prinsip, hanya berlaku setahun.

"Bilamana jangka waktu setahun, izin prinsip diterbitkan dan tidak lakukan pengerjaan. Maka, izin prinsip tersebut masa berlakunya habis," tegas Elvin.

Sidak Komisi I DPRD Balikpapan ini, selain Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Faisal Tola turut serta, Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Abdul Jabbar.

Penulis: Ahmad Yani




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website