Sabaruddin, Lewat Adeksi Upaya Pencalonan Anggota DPRD Sebaga Kepala Daerah, Bisa Cuti

Rabu, 15 Mei 2019
BALIKPAPAN-Sebagaimana aturan, anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur jika maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada.
Sabaruddin Panrecalle
Wakil Ketua DPRD Balikpapan

Demikian isi, Undang-undang (UU) sudah mengatur sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa hanya anggota DPD, DPR, dan DPRD yang mundur (jika mengikuti pilkada). 

Sementara untuk kepala daerah itu cuti (jika mengikuti Pilkada). 

Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kali pertemuan, melalui Adeksi (asosiasi DPRD seluruh indonesia)  mengenai, pengunduran seorang anggota DPRD saat mengikuti pilkada. 

Menurut, Sabaruddin selayakanya anggota DPRD cukup melakukan saja, saat ikut bursa kepala daerah atau pilkada. 

"Kami selaku anggota DPRD melakukan usulan melalui Adeksi agar UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang, penetapan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi undang-undang," katanya. 

Adapun pasal ini mengatur mengenai ketentuan pengunduran diri anggota legislatif saat mendaftar sebagai calon peserta Pilkada. 

"Berdasarkan putusan ini, anggota DPR. DPD dan DPRD harus menyatakan secara tertulis saat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta Pilkada," ungkapnya. 

Hal ini, pihaknya memperjuangkan agar, anggota DPR atau DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah, cukup hak cuti saja. 

"Khusus Balikpapan, dipilkada mendatang, calon Walikota bisa saja, 4 (empat) pasang. Inipun melihat kekuatan perolehan kursi partai. Pilkada juga dapat lebih murah dapat menekan angka biaya pilkada terkesan mahal," tandas Sabaruddin. 

Penulis: Ahmad Yani


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website