Dua Fraksi Soroti PPDB, Atas Nota Penjelasan LKPj Walikota Anggaran 2018

Selasa, 09 Juli 2019
BALIKPAPAN-Paripurna DPRD Balikpapan, tentang pandangan umum fraksi atas laporan pertanggung jawaban Walikota anggaran tahun 2018, fraksi Golkar dan Hanura, menyoroti PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) dinilai masalah klasik tak terselesaikan.
Rapat paripurna pandangan umum
Fraksi atas LKPj Walikota Balikpapan anggaran tahun 2018
Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan Kasma, dalam paripurna tersebut bahwa, penerimaan PPDB tiap tahunnya menjadi masalah. Dikerenakan tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan jenjang selanjutnya.

Dalam pandangan umum fraksi Golkar, mengharapkan pemkot Balikpapan, melakukan upaya perbaikan khususnya dunia pendidikan. Sehingga tidak menjadi masalah bagi masyarakat tiap penerimaan PPDB, demikian penyampaian fraksi Golkar, disampaikan paripurna DPRD, Selasa (09/07/2019).

Demikian halnya, fraksi Hanura disampaikan Gazali bahwa, hingga saat ini, PPDB masih menjadi bagian masalah kota.

"Fraksi Hanura, berharap agar PPDB diperlukan perbaikan," ungkap Gazali.

Adapun mengenai LKPj (laporan pertanggung jawaban) Waliota anggaran tahun 2018, kedua fraksi, baik Golkar dan Hanura, memberikan apresiasi kepada pemkot Balikpapan, atas beberapa anggaran terserap secara maksimal.

Meski diperlukan perbaikan khususnya, penerimaan pajak dan retribusi, sehingga memungkinkan PAD (pendapatan asli daerah) dapat lebih optimal.

Perlu diketahui target pajak dan retribusi sebesar, Rp.70,85 miliar lebih, dinilai belum maksimal dikarenakan beberapa potensi retribusi belum optimal.

Diantaranya, retribusi parkir, retribusi pajak kendaraan belum berjalan optimal.

Kedua fraksi tersebut, berharap agar retribusi dapat berjalan optimal, dengan peningkatan kinerja para OPD (organisasi perangjat daerah) terkait.

Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website