Gepak Balikpapan, Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan

Jumat, 13 September 2019
BALIKPAPAN-Puluhan anggota ormas Gepak Balikpapan, mendatangi kantor DPRD Balikpapan. Guna menyampaikan aspirasi terkait, penolakan kenaikan pembayaran BPJS hingga 100 persen, Jumat (14/9/2019).

Melalui koordinatornya, Gepak Balikpapan Suriansyah, memberikan lima tuntutan penolakan atas kenaikan pembayaran BPJS. Diantaranya, mendesak Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kota dan DPRD agar membatalkan usulan Menteri Keuangan terkait kenaikan iuran BPJS yang dinilai sepihak dan membebani ekonomi rakyat.

Dan eminta  pemerintah  memberikan sanksi bagi 2.348 perusahaan yang menyebabkan defisit BPJS Rp 32,8 triliun sehingga merugikan negara.
Termasuk, mendesak pemerintah  untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerimaan bantuan dan mencari solusi lain menutupi defisit BPJS dengan tidak membebani rakyat kecil dengan kenaikan iuran. 
Selanjutnya, mendesak BPJS Kesehatan melakukan transparansi dalam mengelola anggaran, serta membuat Posko Pelayanan Pengaduan di Tiap Rumah Sakit agar Peserta BPJS/Pasien yang mengalami masalah pelayanan.
Ket. Poto: Taufiqul Rahman
Anggota DPRD Balikpapan

Kalam tuntutanya juga, mendesak Anggota DPRD Kota Balikpapan khususnya membidangi urusan kesehatan agar benar-benar melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Rumah Sakit yang ada di Kota Balikpapan
"Agar seluruh masyarakat secara merata dapat merasakan pelayanan yang optimal dari Pihak Rumah Sakit," ungkap Suriansyah. 
Sementara para pendemo ditemui Oleh anggota DPRD Balikpapan, Taufiqul Rahman menyampaikan ke peserta aksi, bahwa pihaknya akan menyampaikan tuntutan tersebut ke Ketua DPRD Balikpapan. 
Ia juga mengatakan, usai pelantikan Ketua DPRD Balikpapan definitif akan menindaklanjuti, aspirasi Gepak tersebut. 
Penulis: Ahmad Yani
Editor: Redaksi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website