KPU Balikpapan, Tetapkan Syarat Pencalonan Perseorangan dan Partai Politik

Rabu, 30 Oktober 2019
BALIKPAPAN—Sebagaimana rapat digelar KPU Kota Balikpapan terkait, Penetapan Persyaratan Pencalonan bagi Calon Perseorangan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020 yang digelar di ruang rapat Kantor KPU Kota Balikpapan, Sabtu (26/10/2019) belum lama ini. 
Noor Thoha
Ketua KPU Balikpapan
Rapat dipimpin Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dihadiri, seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan, dan Kasubbag Sekretariat KPU Kota Balikpapan serta sejumlah staf kantor Bawaslu Kota Balikpapan.
Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, rapat ini dilakukan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pilkada. Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomo 15 Tahun 2019.

 “Pada tanggal 26 Oktober hari ini adalah penetapan syarat dukungan minimal untuk bakal calon dari jalur perorangan,” jelas Noor Thoha.
Dalam rapat ini, Noor Thoha menyampaikan, syarat dukungan minimal yang maju melalui jalur independen adalah 8,5% dari jumlah DPT atau Daftar Pemilih Tetap. 8,5% dari jumlah DPT itu menurut Noor Thoha jumlahnya adalah 39.450 orang pendukung, dengan sebaran minimal di 4 kecamatan.

"Karena PKPU itu mengatur minimal 50 persen lebih. Sedangkan Kota Balikpapan mempunyai 6, maka sebaran minimalnya adalah 4 kecamatan. Sedangkan bagi bakal calon dari parpol atau gabungan parpol, KPU Kota Balikpapan menetapkan jumlah minimal suara sahnya adalah 85.976 suara,” ungkapnya. 
Noor Thoha mengatakan, dalam rapat tersebut juga ditetapkan terkait dengan pencalonan melalui jalur partai politik/gabungan partai politik. 

Menurutnya, untuk calon dari partai politik adalah 20% dari jumlah minimal kursi yang ada di DPRD Kota Balikpapan atau 25% dari perolehan suara sah. 

“Maka kita putuskan untuk yang melalui jalur partai politik itu minimal didukung 9 kursi dari DPRD Kota Balikpapan. Namun bagi parpol yang belum mencukupi 9 kursi maka bisa berkoalisi,” paparnya.

Adapun bagi partai politik yang misalnya mendapatkan kursi sebanyak 12kursi, maka partai politik yang memiliki 12 kursi itu tidak bisa memberikan sisa kursinya ke lain partai politik. 
“Kan maksimal 9 kursi dari partai politik. Misalnya ada partai politik mempunyai 12 kursi, sedangkan minimal kursi yang dibutuhkan Cuma 9, maka tidak boleh 4 kursi sisanya itu diberikan ke partai politik lain,” kata Noor Thoha. 
Ia juga memberitahukan, partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD maka tidak bisa digabung dengan partai politik yang sudah mendapatkan kursi. Parpol yang mempunyai kursi di dewan tapi dari sisi jumlah suara syahnya lebih besar, sepanjang mencukupi untuk mengusung maka boleh. 
“Anggaplah contoh, parpol A mendapatkan 8 kursi, otomatiskan tidak mencukupi untuk mengusung lewat jalur 20% dari jumlah kursi. Tapi suaranya sahnya ternyata banyak, dan mencukupi, maka bisa memakai suara sahnya sebagai syarat pencalonan,” tandasnya. 
Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website