DPRD Balikpapan, Sepakati RAPBD Anggaran Tahun 2020, Menjadi Perda APBD 2020

Senin, 25 Nopember 2019
BALIKPAPAN-Sebanyak 31 Anggota DPRD Balikpapan menghadiri, Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, tentang Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan, Atas Jawaban Walikota atas Raperda (rancangan peraturan daerah)  kota Balikpapan, APBD tahun 2020 dan Penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2020, di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Balikpapan, Senin (25/11/2019).
Walikota Balikpapan tandatangani Berita Acara
RAPBD tahun 2020, Bersama DPRD Balikpapan, Senin (25/11/2019)
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. Turut hadir Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz dan Subari.

Pandangan akhir fraksi-fraksi ini merupakan rangkaian pembahasan APBD (anggaran pendapatab belanja daerah) dimulai pada 5 Oktober lalu, melalui penyampaian Nota Keuangan oleh Walikota Balikpapan.

Dalam penyampaian akhirnya, Fraksi Golkar disampaikan Hj. Suwarni, SH. Dalam sambutanya, menerima dan menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2020, menjadi perda APBD 2020.

Meski fraksi Golkar memberikan masukan, dalam penyusunan RAPBD harus sesuai dengan perundang-undangan. Melalui tahapan KUA PPAS, agar dalam penyusunan RKA sinkron dengan e-Planning.

Selanjutnya, ia menilai lambanya pengerjaan tender, dimulai bulan Agustus dan Oktober. Pengerjaan proyek dinilai terpaksa, dapat merugikan masyarakat. 

Sementara fraksi PDIP include PKB dibacakan Taufik Qulrahman menyoroti, penggunaan dana hibah PDAM perlu dilakukan evaluasi. Baik penggunaan kapur gamping, hingga kontrak dengan pihak ketiga terkait, mobil truk tangki.

Selanjutnya, fraksi Gerindra dan PKS melalui juru bicara masing-masing. Fraksi Gerindra melalui Aminuddin dan Sandi Ardian dari PKS, menyetujui Raperda APBD 2020, menjadi perda APBD tahun anggaran 2020, untuk dievaluasi Gubernur dapat tertuang dalam DPA (daftar pelaksanaan anggaran).

Meski pihaknya, menyoroti turunnya setoran retribusi parkir. Dinilai, maraknya tenaga parkir tidak dikelola dan dibina dengan serius.
Sabaruddin Panrecalle
Wakil Ketua DPRD Balikpapan
Lain halnya fraksi Demokrat dibacakan Ali Munsyir Halim, fraksinya berpendapat, jawaban Walikota disampaikan pada 14 Oktober lalu, terkait dana hibah PDAM, dinilai normatif. "Bila penggunaan anggaran tidak dapat sampaikan secara transparan pihak akan melakukan, hak angket," tegasnya.

Termasuk, perlunya mengkafer pembayaran BPJS dan biaya pendidikan secara gratis. Agar masyarakat Balikpapan dapat hidup sehat dan berpendidikan. 

Sama halnya, fraksi Gabungan disampaikan Simon Sulean, perlunya pembebasan pembayaran BPJS bagi kelas III dan perlunya pemkot memperhatikan, waiting list pemasangan sambungan baru PDAM Balikpapan, sebanyak 6.000 rumah tangga, hingga saat ini belum terealisasi.

Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi ini, sebanyak enam fraksi menyetujui RAPBD tahun anggaran 2020, dijadikan Perda APBD anggaran 2020.

Diakhir pandangan fraksi, Sekretaris Dewan (Sekwan)  DPRD Balikpapan, Abdul Azis menyampaikan, anggaran APBD tahun 2020 sebesar Rp. 2.53 triliun lebih.

Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website