Sepakati Pajak Perhotelan Hingga 65 Persen

Rabu, 6 November 2019
BALIKPAPAN-Menanggapi pajak hiburan malam hingga 65 persen, tidak lain untuk melakukan penekanan tidak terjadinya kebocoran Pajak. DPRD Balikpapan bersama pemkot menetapkan Pajak hiburan diangkat maksimal untuk menghindari terjadi kebocoran Pajak, demikian dikatakan Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Syukri Wahid di ruang kerjanya, Senin (4/11/2019).
Syukri  Wahid
Anggota Komisi II DPRD Balikpapam

Menurutnya, masukan untuk menurunkan angka Pajak hiburan akan menjadi pertimbangan pemkot bersama DPRD Balikpapan. Bisa saja nanti akan diturunkan bila memungkinkan.

"Angka maksimal 65% filosofinya adalah, untuk menekan angka kebocoran. Sehingga, kesadaran bagi pengusaha hiburan taat aturan," ungkapnya.

Meski di daerah lain hanya berkisaran 10-25 persen, sebagai contoh,  di Jakarta pajak hiburan hanya diangka 10 persen.

"Angka tersebut juga untuk mengontrol atau monitoring. Meski alat penghitung telah disebar dibeberapa hotel diberbagai tempat," katanya.

"Tetap saja terjadi kebocoran dikarenakan dobel pembukuan. Pihaknya, meminta PHRI (persatuan hotel dan restauran indonesia), untuk mengajukan angka, secara bersama-sama melakukan penggodokan, agar pihak pengusaha tidak dirugikan dan taat bayar pajak," tandasnya.

Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website