Gurita Kapitalisme di Jalan Tol

BALIKPAPAN-Akhirnya resmi sudah jalan berbayar yang pertama di Kalimantan, tepatnya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam seksi II, III dan IV, sepanjang 58,47 Km dari  total 99,35 Km yang menghubungkan Samboja-Samarinda pada hari Selasa (17/12) oleh Presiden Jokowi. 
Irma Ismail
Aktifis Muslimah Balikpapan
Dalam sambutannya Jokowi mengatakan ada tiga fungsi jalan tol Balsam. Pertama, memperlancar konektivitas antar dua kota yang menjadi pusat pembangunan di Kaltim yaitu Balikpapan dan Samarinda. 
Kedua, mendorong kawasan-kawasan industry, seperti industry kelapa sawit, batubara, migas dan komoditas pertanian yang akan terhubung langsung dengan kawasan distribusi.
Ketiga, mempercepat konektivitas  atau jalan menuju ke daerah Ibu Kota Negara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), ( Gatra.com 17/12/2019 )
Ada lima seksi yang akan dibangun. Untuk seksi I , Kementrian PUPR dan Pemprov Kaltim memberikan dukungan dengan menggunakan APBD Pemprov Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN sebesar Rp 271 miliar. 
Untuk seksi II-III-IV pembangunannya menggunakan dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda sebesar Rp 9.97 triliun. Sedangkan untuk seksi V, didanai oleh APBN yang berasal dari pinjaman Pemerintah China sebesar Rp 646,55 miliar atau sekitar 8,5% dari total investasi. 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalan tol Balsam ini diharapkan tidak hanya mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan sedang berkembang dan perbatasan sehingga bisa mengurangi disparitas (kesenjangan) sosial, ekonomi dan wilayah, (JawaPos.com 16/7/2019).
Pemerintah menargetkan operasional penuh ruas tol sepanjang 99 km tersebut setelah lebaran 2020. Untuk penetapan tarif pertama kali pada pertengahan januari 2020 akan menggunakan PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol) lama yaitu 1000 per km. akan di amandemen dua tahun lagi saat adanya penyesuaian tariff (Bisnis.com 18,12/2019)
Dengan dana yang sedemikian besar, berasal dari anggaran  APBD dan APBN, juga berasal dari investor/ swasta maka jelas bahwa ini bukan sembarang jalan. Tapi ini sudah menjadi sebuah bisnis, ada pembayaran, ada perhitungan untung rugi di atas kertas.

Jelas bahwa Negara tak ubahnya sebagai regulator bagi kepentingan para pemilik modal alias swasta maupun BUMN yang menjadikan hajat umum yaitu jalan sebagai sebuah bisnis, yang semuanya hanya mengejar keuntungan semata. 
Sebagai bahan masukan , Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Fahressi Fahalmesta mengatakan bahwa  anak perusahaan yang berasal dari jalan tol ruas Surabaya-Mojokerto dan Medan-Kualanamu pendapatannya melonjak dari enam kali lipat sampai delapan kali lipat. 
Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah, Tony Winarno menyebut adanya tol Trans Jawa malah menambah biaya logistic.
Jelas maraknya pembangunan jalan tol bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak, namun demi keuntungan bisnis pemilik modal. Apalagi pembangunan jalan tol juga hanya diperuntukan bagi selain kendaraan roda dua, yaitu mobil. 
Dan ini bentuk ketidak adilan yang terjadi, jalan hanya diperuntukan bagi sebagian masyarakat yang mampu saja. Terkait akan terjadinya percepatan ekonomi maka itu hanya dirasakan oleh para kapitalis tersebut. 
Pada akhirnya biaya jalan tol nantinya akan dibebankan kepada masyarakat umum melalui kenaikan harga barang yang pendistribusiannya melalui jalan tol. Maka ujung-ujungnya rakyat juga yang paling dirugikan. 
Dalam system kapitalis, pembangunan jalan tol untuk kepentingan rakyat hanyalah tipuan fatamorgana dan bentuk kelalaian pemerintah. Karena jalan tol sudah menjadi proyek komersial yang tidak berbeda dengan proyek lainnya, yang hanya mengejar keuntungan semata.
Harus kita pahami bahwa ruh dasar dari ideology kapitalisme adalah sekularis materialistic. Maka ketika Negara menganut ideology kapitalis ini maka karakter utamanya adalah kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan para kapitalis alias pemilik modal besar, kewenangannya sampai pada kebijakan public yang hanya akan menguntungkan para kapitalis. Negara tak ubahnya gurita raksasa yang akan menyedot habis darah rakyatnya, umtuk mengenyangkan dan memberi rasa aman bagi para kapitalis.
 Jadi jika  jalan yang merupakan kebutuhan umum menjadi jalan berbayar, mampukan mendongkrak pertumbuhan ekonomi ?
Bagaimana Islam memandangnya ?
Jalan adalah hajat public sehingga negara wajib memastikan sarana jalan umum tersedia sesuai kebutuhan seluruh rakyat di seluruh pelosok negeri secara terintegrasi dngan kualitas terbaik dan tanpa di pungut biaya. Islam mengharamkan mengambil pungutan apapun dari infrastruktur jalan. 
Pembangunannya pun tanpa hutang atau riba, namun dibiayai oleh pemasukan yang berasal dari harta Negara, dan Indonesia sebenarnya mampu di karenakan mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, jka dikelola sesuai dengan tata kelola system ekonomi Islam.
Dalam Islam, Negara berfungsi bukan hanya sebagai regulator tapi yang paling utama sebagai pelindung dan pelayan ummat dan Negara juga wajib memenuhi setiap kebutuhan public. Tidak ada lagi jalan berbayar, karena jalan dibuat untuk kepentingan rakyat. Semua berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. 
Islam mengharamkan siapapun mencari keuntungan dari pengelolaan harta public atau dari penyediaan hak-hak public. Baik Negara apalagi swasta. Bahkan Islam memerintahkan kepada Negara untuk mengoptimalkan pelayanan agar seluruh rakyat bisa mendapatkan seluruh haknya dengan mudah, murah dan Cuma-Cuma.
Konsep pengelolaan jalan seperti ini akan membuat mobilisasi seluruh rakyat berjalan sangat dinamis yang akan mempercepat gerak ekonomi yang pada akhirnya berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat.
Hal ini akan melahirkan hubungan rakyat dan penguasa terjalin dengan sangat harmonis karena penguasa berhasil memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, tidak dibedakan karena kaya atau miskin, bahkan termasuk perbedaan keyakinan. Semua sama di mata penguasa. 
Maka kembali kepada Islam secara kaffah merupakan sebuah kebutuhan bagi bangsa ini,  hanya Islam yang mampu untuk mengentaskan ketimpangan ekonomi, social dan wilayah. Karena hanya Islam yang mempunyai system yang paripurna.

Penulis : Irma Ismail-Aktifis Muslimah Balikpapan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website