Hutan dalam Pusaran Kapitalisme

Senin, 20 Januari2020
Luas hutan Kalimantan Timur terdata pada tahun 2015 adalah 8.339.151 ha. Terbagi menjadi 6 jenis hutan, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi  tetap, hutan produksi yang dapat di konversi dan hutan pendidikan/penelitian. 
Jumlah hutan konsesi di Kaltim sebanyak 58 perusahaan dengan luas 3.856.141 ha konsesi hutan, sementara Hutan Tanaman Industri tercatat 1.590.164 ha dikelola oleh 42 perusahaan perkebunan. Produksi hutan yang ada, kayu bulat pada tahun fiscal 2015 mencapai 791.674,06 M3 dari  30.888,33 ha luas panen. Untuk kayu olahan, kayu lapis adalah produk yang paling besar yaitu 458.178 M3, termasuk yang dihasilkan juga adalah kayu gergajian, blackboard,  veneer dan lainnya. Ini adalah jumlah terdata perusahaan resmi yang memperoleh ijin dalam hal pengelolaan, pembukaan dan penebangan hutan.
Hanya saja tidak bisa dihindari maraknya illegal logging yang kerap terjadi. Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di Kalimantan Timur sepanjang 2018 terdapat 33 kasus pembalakan liar dan 13 kasus pertambangan illegal.
Dan illegal logging ini meningkat di tahun 2019, di Berau hingga 11 kasus. Balai Gakkum Kalimantan KLHK membongkar jual beli kayu olahan hasil pembalakan liar di hutan Kalimantan Timur, lebih dari 1000 M3 kayu menjadi barang bukti, dan yang terbesar di tahun 2019. Enam bos perusahaan menjadi calon tersangka. Kayu ini berasal dari hutan di Kutai Barat dan di tampung di enam perusahaan di Samarinda. 
Dirjen Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Irioni menjelaskan bahwa kerugian akibat illegal logging ini mencapai Rp 6 Miliar, sesuai harga pasaran dengan asumsi Rp 6 juta perkubik, tetapi yang jelas kerusakan hutan akibat illegal logging ini tidak bisa dinilai. ( Merdeka.com, 25 Nov 2019). Kapolda Kaltim Irjen Muktiono mengatakan akan melakukan penindakan berdasakan pertimbangan pada fungsi dan kegunaan kayu tersebut.

Beliau mengiyakan ketika banyak kios pedagang kayu olahan banyak dijumpai di Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kertanegara, dimana kayu tersebut di gunakan masyarakat dan bukan untuk di jual kembali apalagi sampai di eksport. Namun akan berbeda ketika kayu yang di ambil secara illegal dilakukan dalam jumlah banyak dan kemudian di eksport dengan memalsukan dokumen dan modus lainnya, maka petugas akan menindak tegas. ( PROKAL.CO.BALIKPAPAN, 2 januari 2020).
Kasus illegal logging sebenarnya bukanlah kasus yang baru. Kasus terbesar yang pernah di ungkap di Kalimantan Timur melibatkan Mantan Sekjen Depnakertrans, Mayjen TNI (purn) Gusti Syaifuddin yang melakukan penebangan liar di luar wilayah perusahannya sejak tahun 1999. Maret 2006 Tim Tastipikor dan Tim khusus anti pembalakan liar Mabes Polri telah menyita 6.200 M3 kayu hasil tebangan liar dengan kerugian Rp 3,4 M. Dan sayangnya sejak tahun 2004, Mayjen (purn) Gusti Syaifuddin menjadi DPO keluar negeri dan mengakibatkan empat perwira Polda Kaltim menjalani pemeriksaan oleh Provost Mabes Polri. 
Selama ini penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar lebih ditekankan kepada pelanggaran undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, padahal faktanya tindak pidana illegal logging lebih bermuatan ekonomi, selalu ada perusahaan besar di baliknya, baik sebagai pelaku ataupun penadah. 
Tindakan dari aparat penegak hukum tidak akan pernah bisa menghentikan maraknya praktek illegal logging, sepanjang pengelolaan, pembukaan dan penebangan hutan bisa di lakukan oleh swasta/ perusahaan dengan luasnya area yang bisa mereka kuasai. Hal ini dapat di pahami karena system ekonomi kapitalis yang menjadi rujukan di negeri ini telah membuka celah yang lebar bagi perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya alam, membuat para pelaku tergiur dengan keuntungan yang besar ini. 

Tidak adanya pengawasan ataupun efek jera menjadi bukti dengan semakin meningkatnya kasus ini dari tahun ke tahun. Maka semakin jelas bahwa yang menjadi sumber utama kegagalan pengelolaan hutan termasuk maraknya illegal logging adalah diterapkannya ideology kapitalisme dengan sistem ekonomi kapitalis. Karakter kapitalisme yang individualis telah mewujud dalam sikap menomorsatukan kepemilikan individu yang akan melahirkan sikap eksploitatif atas sumber daya alam serta mengabaikan moralitas.
Bagaimana Islam mengelola hutan ?
Dalam perspektif Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum,yakni menjadi hajat atau kebutuhan hidup orang banyak, berdasarkan hadist Rasulullah Saw,” Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, dalam air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud).  Pemanfaatan kepemilikan umum bisa dilakukan dengan dua cara. 
Pertama, untuk benda-benda milik umum yang mudah di manfaatkan secara langsung, misal jalan umum, maka rakyat boleh memanfaatkan secara langsung. Kedua, untuk benda-benda milik umum yang tidak mudah di manfaatkan secara langsung serta membutuhkan keahlian, sarana atau dana besar untuk memanfaatkannya, seperti tambang gas, minyak dan emas maka hanya Negara yang berhak mengelolanya. 
Adapun pengelolaan hutan menurut syariah hanya boleh di lakukan oleh Negara, sebab pemanfaatan atau pengolahan hutan tidaklah mudah dilakukan secara langsung oleh orang per orang dan membutuhkan keahlian, sarana serta dana yang besar. Sebagaimana hadist Rasulullah  Saw:” Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).”(HR.Muslim). 
 Di kecualikan dalam hal ini, pemanfaatan hutan yang mudah dilakukan secara individu ( misal oleh masyarakat di sekitar hutan)  dalam skala terbatas di bawah pengawasan Negara. Misalnya pengambilan ranting-ranting kayu, atau penebangan pohon dalam skala terbatas atau pemanfaatan hutan untuk berburu hewan liar, mengambil madu, rotan, buah-buahan dan air di dalam hutan. 
Semua ini dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkan hutan. Negara pun memasukkan segala pendapatan hasil hutan ke dalam kas Negara (Baitul mal) dan mendistribusikan dananya sesuai kemaslahatan/kepentingan rakyat.  
Negara juga wajib melakukan pengawasan terhadap hutan dan pengelolaannya. Fungsi pengawasan operasional lapangan dijalankan oleh lembaga peradilan, yaitu Muhtasib (Qadhi Hisbah) yang bertugas untuk menjaga terpeliharantya hak-hak masyarakat secara umum. Missal menangani kasus pencurian kayu hutan, pembakaran atau perusakan hutan. 
Muhtasib bertugas disertai oleh aparat polisi dibawah wewenangnya, Muhtasib dapat bersidang di lapangan dan menjatuhkan vonis di lapangan. Negara pun wajib mencegah segala bahaya atau kerusakan pada hutan, Negara pun berhak untuk menjatuhkan sanksi yang tegas atas segala pihak yang melakukan perusakan terhadap hutan. Adanya efek jera bagi pelaku tindakan kejahatan akan  berpengaruh bagi masyarakat umum agar tidak kembali terulang. Maka  kembali kepada Islam kaffah akan menjadikan peran Negara   sebagai pelayan ummat yang mengurusi urusan ummat untuk kesejahteraan akan tercapai.

Penulis: Irma Ismail-Aktivis Perempuan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website